DPR Joget-Joget di Tengah Isu Naik Gaji, Pasha Ungu Pilih Diam: Publik Geram, Media Sosial Meledak
 |
| Suasana para anggota DPR usai sidang MPR RI. (soratara.web.id) |
Soratara.web.id – Publik kembali dibuat heboh dengan tingkah anggota DPR RI yang berjoget ria di Gedung Nusantara saat Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD. Video yang viral di media sosial memperlihatkan sejumlah anggota dewan larut dalam lagu “Gemu Fa Mi Re” dengan wajah ceria. Masalahnya, aksi joget itu terjadi di tengah isu sensitif soal kenaikan gaji anggota DPR yang disebut-sebut mencapai hampir Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 100 juta per bulan.
Fenomena ini langsung mengundang sorotan. Kritik deras berdatangan dari masyarakat yang menilai para wakil rakyat tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Namun, dari sekian banyak anggota yang ikut berjoget, ada satu sosok yang justru mencuri perhatian karena bersikap berbeda: Sigit Purnomo Said, atau yang lebih dikenal dengan nama Pasha Ungu.
Video Joget yang Viral dan Mengundang Kritik
Dalam video yang tersebar luas di berbagai platform, tampak sejumlah anggota DPR seperti Eko Patrio dan Uya Kuya ikut berjoget dengan penuh semangat. Riuh dan tawa mewarnai suasana di ruang sidang yang biasanya identik dengan formalitas dan keseriusan.
Bagi sebagian orang, pemandangan ini mungkin terlihat sebagai hiburan. Tetapi bagi mayoritas publik, momen joget justru dianggap tidak etis. Mengapa? Karena video tersebut muncul tepat ketika masyarakat sedang ramai memperbincangkan isu kenaikan gaji DPR.
Banyak komentar netizen yang menyebut aksi joget ini mencerminkan ketidakpedulian anggota dewan terhadap penderitaan rakyat. "Rakyat susah cari makan, DPR malah joget-joget," begitu salah satu komentar yang viral.
Isu Kenaikan Gaji: Fakta atau Hanya Penyesuaian Fasilitas?
Kabar tentang kenaikan gaji DPR menjadi pemicu utama kemarahan publik. Disebutkan bahwa gaji anggota dewan naik hingga Rp 3 juta per hari. Namun, klarifikasi dari pimpinan DPR menyebutkan hal yang sebenarnya terjadi adalah penyesuaian fasilitas, bukan kenaikan gaji pokok.
Puan Maharani, Ketua DPR RI, menegaskan bahwa anggota dewan periode 2024–2029 tidak lagi mendapatkan rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka memperoleh tunjangan perumahan yang nilainya cukup besar. Dari sinilah muncul kabar yang seolah-olah gaji mereka naik fantastis, padahal yang berubah hanyalah skema fasilitas.
Meski begitu, bagi publik, detail semacam ini tidak banyak mengurangi rasa kecewa. Sebab tetap saja, angka yang terdengar besar tersebut sangat kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu.
Publik Meradang, Netizen Membanjiri Kritik
Media sosial menjadi tempat pelampiasan amarah publik. Tagar-tagar sindiran bermunculan. Banyak yang menilai aksi joget tersebut tidak pantas dilakukan oleh pejabat negara, apalagi ketika rakyat menghadapi kesulitan ekonomi.
Sebagian pengamat menilai bahwa anggota DPR seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap di depan publik. Di era digital, setiap gerak-gerik terekam dan bisa menjadi konsumsi netizen dalam hitungan detik.
Pasha Ungu Pilih Diam, Tak Ikut Joget
Di tengah keramaian joget tersebut, sosok Pasha Ungu justru terlihat berbeda. Kamera menangkap dirinya tetap duduk tenang, tidak bergeming, bahkan dengan ekspresi wajah yang cenderung serius.
Ketika ditanya wartawan, Pasha menjawab sederhana:
“Saya memang tidak suka berjoget.”
Ia juga menambahkan bahwa dirinya memahami aksi rekan-rekan di DPR sebagai spontanitas belaka, bukan bentuk meremehkan rakyat. “Saya kira spontanitas ya gitu, tidak ada niat kawan-kawan itu kemudian seolah-olah mengesampingkan tugas,” ujar Pasha kepada media.
Sikapnya ini justru menuai pujian dari sebagian publik. Banyak yang menilai ia lebih peka dan tahu menempatkan diri.
Klarifikasi Resmi DPR
Untuk meredam kegaduhan, pihak DPR memberikan penjelasan resmi. Menurut pimpinan, tidak ada kenaikan gaji pokok anggota dewan. Yang ada hanyalah perubahan skema fasilitas, khususnya penggantian rumah dinas menjadi tunjangan perumahan.
Namun, narasi di media sosial telanjur berkembang. Kata “naik gaji Rp 100 juta per bulan” terlanjur menyebar luas dan sulit dibendung.
Muncul Hoaks: Pasha Mundur Karena Tolak “Uang Haram”
Seiring viralnya video joget dan isu gaji, muncul pula sebuah video yang mengklaim Pasha Ungu memilih mundur dari DPR karena tidak mau “makan uang haram.” Dalam video tersebut, muncul narasi dramatis bahwa Pasha rela meninggalkan kursi dewan demi menjaga integritasnya.
Faktanya, hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari Pasha maupun Partai Amanat Nasional (PAN) terkait pengunduran diri. Media pun menyebut klaim tersebut sebagai hoaks yang sengaja diproduksi untuk menambah sentimen negatif terhadap DPR.
Analisis: Antara Spontanitas dan Ketidakpekaan
Ada dua sisi yang bisa dilihat dari peristiwa ini.
Pertama, bagi sebagian orang, joget di akhir acara adalah hal biasa sebagai bentuk hiburan. Namun, bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, pemandangan itu terasa menyakitkan.
Kedua, soal gaji. Meski klarifikasi menyebutkan bahwa kenaikan hanya berupa tunjangan fasilitas, publik tetap memandangnya sebagai bentuk ketidakpekaan. Angka yang besar tetap dianggap mencolok di tengah krisis.
Pasha Ungu: Simbol Sikap Berbeda
Sikap Pasha yang memilih tidak ikut berjoget memberi warna tersendiri dalam kontroversi ini. Ia terlihat lebih memilih menjaga wibawa dan menunjukkan keseriusan. Walau sederhana, langkahnya ini justru diapresiasi publik sebagai bentuk kepekaan.
Fenomena DPR joget-joget di tengah isu kenaikan gaji menjadi cermin betapa cepatnya opini publik terbentuk di era digital. Sekecil apa pun aksi pejabat negara bisa viral dan ditafsirkan secara berbeda-beda oleh masyarakat.
Poin penting yang bisa dipetik:
- Publik butuh transparansi dan sensitivitas. Bukan hanya soal kebenaran data gaji, tapi juga soal bagaimana wakil rakyat bersikap di depan publik.
- Pasha Ungu memberi contoh kecil. Dengan tidak ikut berjoget, ia berhasil menunjukkan bahwa terkadang diam lebih bijak daripada larut dalam euforia.
- Hoaks harus diwaspadai. Klaim pengunduran diri Pasha yang dramatis terbukti tidak benar, namun tetap menyebar luas.
Pada akhirnya, peristiwa ini mengingatkan bahwa wakil rakyat bukan hanya dilihat dari kerja legislasi, tetapi juga dari gestur, sikap, dan ekspresi mereka di ruang publik.
Sumber:
